Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Pembelanjaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur bernilai miliaran rupiah jadi sorotan LSM Masyarakat Peduli Keadilan Kesejahteraan dan Transparancy (MAPEKKAT).
Setyo Winarto selaku koordinator LSM MAPEKKAT kepada media ini mengatakan, bahwa telah ditemukannya pekerjaan secara berturut-turut menggunakan e-purchasing yang dirasa kurang transparan.
"Kami konfirmasi melalui surat resmi yang tertuju kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim (Disperindag Jatim). Namun pihak Disperindag telah menjawab yang menurut kami tidak masuk dalam substansi pertanyaan kami. Ini malah kami menduga kuat adanya permainan APBD dalam pembelanjaan barang dan jasa tersebut." Ujar yang akrab dipanggil Wiwin melalui saluran WhatsApp nya. Rabu (04/12/2024).
Berdasarkan surat permohonan klarifikasi kepada Disperindag Jatim yang telah disampaikan kepada media ini.
MAPEKKAT telah mempertanyakan terkait pembelanjaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya patut dipertanyakan yakni terkait jasa pengamanan yang bernilai sekitar Rp464 juta, sedangkan untuk jasa kebersihan, pelayanan umum kantor dan Sekertariatan yang bernilai hampir 1 miliar dengan metode e-purchasing.
"Kami minta klarifikasi secara detail dan lebih spesifik terkait pembelanjaan dan pengadaan tersebut. Tapi dari Disperindag Jatim menjawab sebatas formalitas saja. Mereka kurang memahami apa yang telah menjadi pertanyaan kami." Ungkapnya.
"Seharusnya pihak Disperindag Jatim ini lebih transparan, contoh terkait jasa pengamanan ini kan menggunakan pihak ke3, kami pertanyakan detail dari vendor mana. Mereka tidak jawab, sedangkan untuk jasa kebersihan, pelayanan umum dan sekretariatan ini malah tidak ada penjelasan sama sekali." Imbuhnya.
Wiwin mengaku, sebagai tindaklanjut dalam melakukan upaya pelaksanaan transparasi kepada publik. MAPEKKAT bakal melakukan unjuk rasa di depan kantor Disperindag Jatim sebagai bentuk teguran.
"Minimal kami akan lakukan giat unjuk rasa pada kantor dinas perindustrian dan perdagangan dan atau dikediaman kepala dinas karena kami menilai P Kadis belum bisa membaca secara baik dan cermat atas surat dari kami LSM Mapekkat." Pungkasnya.
Sebagai tindaklanjut, media ini akan melakukan upaya penggalian informasi melalui berbagai saluran yang dapat dikaitkan dengan keberlangsungan keberlanjutan pemberitaan. (Mm)
