Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Pengecut saat dipertanyakan makna pada program kecerdasan AI adalah orang yang mudah takut dan lemah hati, sehingga tidak berani menghadapi bahaya, risiko, atau kesulitan, serta memilih untuk menyerah atau menghindari tanggung jawab karena ketakutan.
Sifat ini adalah lawan dari keberanian, dan seringkali dihubungkan dengan kegagalan karakter atau perilaku merugikan masyarakat.
Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa demo brutal pada tanggal 25-30 Agustus lalu, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang ditafsir kerugian sekitar Rp256 Miliar seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto pada beberapa waktu lalu. Kok bisa dikaitkan? Ok, mari kita tarik garis benang merahnya.
Sebelum kita masuk dalam materi pembahasan yang lebih dalam, mari kita merepresentasikan hukum sebab akibat, dan sesuai dengan Peribahasa "tak ada api, tak ada asap" atau "tidak ada asap kalau tidak ada api" yang berarti setiap kejadian atau masalah pasti memiliki penyebab atau alasan, sehingga tidak ada asap tanpa api atau segala sesuatu pasti ada dasarnya.
Ungkapan ini juga sering digunakan untuk menunjukkan kecurigaan terhadap suatu peristiwa yang tampak mencurigakan, di mana ada indikasi bahwa ada sesuatu yang salah, maka kemungkinan besar ada alasannya.
Dari sini sudah bisa kita maknai, bahwa kejadian yang mendatangkan kerugian ratusan miliar tersebut bisa saja ditimbulkan karena "sesuatu" yang menjadi penyebab, sehingga memberikan dampak atau "akibat" terjadinya "sesuatu" tersebut.
Dan menjadi pertanyaan besar, kok bisa sampai terjadi? Apakah pihak terkait termasuk dari kalangan Pemprov sendiri tidak mengetahui akan terjadinya peristiwa tersebut?
Hal ini malah menggelitik dalam pikiran, atas "muspro" nya uang rakyat yang digunakan dan yang katanya untuk kesejahteraan, namun faktanya malah terdapat kerugian yang sangat besar, bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat Jawa Timur atas hilangnya sejarah akibat terbakarnya Gedung Negara Grahadi yang diakui sebagai Cagar Budaya.
"Persoalan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, akan terus saya suarakan karena ini menyangkut bukti sejarah dan dugaan penghamburan uang rakyat atas beberapa program Gubernur Jatim yang saya rasa tidak berdampak secara signifikan." Ujar Achmad Garad pimpinan MRD yang diketahui juga aktif dalam giat sosial serta peduli dalam hal kebudayaan pada saat ngopi bareng media dan LSM. Minggu (28/09/2025).
Ia juga menduga adanya kepengecutan dari pemimpin tertinggi dalam hal ini Gubernur yang diikuti oleh jajarannya di Bakesbangpol dan Inspektorat Jatim.
"Setau saya, usai pelantikan beliau (Gubernur) telah menjalankan retreat lanjutan di Batu usai retreat seluruh kepala daerah terpilih di Magelang. Dengan harapan setinggi-tingginya, namun saat ada peristiwa seperti ini terkesan saling lempar, tros apa fungsinya retreat itu?." Ungkapnya.
"Kenapa saya bilang pengecut? Pertama, Gubernur Jatim usai ditanya terkait SK tunjangan perumahan anggota dan pimpinan DPRD Jatim yang kami duga sebagai salah satu pemicu aksi brutal, malah dilemparkan ke jajarannya yang kita ketahui masih baru menjabat yakni BPKAD, ya meskipun itu domainnya, namun substansi nya itu kan keputusan yang ia tandatangani, kalau dilempar ini justru menciptakan opini publik atas ketidak becusan seorang pemimpin tertinggi di Jawa Timur."
Ia juga menyentil Inspektorat dan Bakesbangpol Jatim.
"Setelah saya tarik benang merahnya, kok saya jadi merasa hal ini malah jadi percontohan dijajarannya terutama pada Inspektorat dan Bakesbangpol."
"Sekertaris Inspektorat contohnya, memang beda kasus, namun ini terkait pelayanan saat kita konfirmasi melalui wa hingga surat resmi, tidak memberikan respon atas pertanyaan publik, sedangkan sekertaris Bakesbangpol terkait dipertanyakan SOP atas peristiwa yang memilukan ini, malah bungkam tak bersuara dan terkesan menghindar." Imbuhnya.
"Intinya, dari kasus demo brutal yang menimbulkan kerusakan hingga kerugian ratusan miliar ini, kita semakin mengetahui kwalitas para pejabat hingga pimpinan tertinggi khususnya yang membidangi dalam persoalan ini. Dan saran bagi penegak hukum, tolong juga persoalan ini jangan bertumpu pada pelaku saja, namun juga pada pejabat yang memiliki SOP dalam hal pencegahan dan pengawasan, karena ini menyangkut uang rakyat yang sudah digelontorkan untuk operasional dan nilainya kan juga ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahunnya, keduanya bisa saja suatu saat ini akan terjadi persoalan seperti ini lagi, bahkan bisa lebih besar lagi kalau pihak Badan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pencegahan tidak memberikan kontribusi yang maksimal, maka pastinya rakyat lagi yang dirugikan." Pungkasnya. (red)
