Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pengadaan kendaraan mulai dari sewa hingga pemeliharaan di Biro Umum Setdaprov Jatim bagian kendaraan pada awal tahun 2024 jika ditotal nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah kini tengah disorot.
Diketahui melalui Syrup LKPP yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 ini, anggaran untuk penyewaan telah mencapai Rp9 miliar lebih, setelah itu ada pembelanjaan suku cadang mencapai Rp5miliar lebih, belum lagi pemeliharaan mobil pejabat dan kendaraan jika ditotal secara keseluruhan mencapai Rp20miliaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut.
Dan yang lebih menarik lagi, nilai pembelanjaan tersebut dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung tanpa melalui mekanisme lelang atau tender sesuai dengan Peraturan Presiden terkait pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Hal ini malah menjadi sorotan, apakah penyewaan kendaraan tersebut belum termasuk dengan pemeliharaan dan suku cadang?
Dan yang dijadikan pertanyaan oleh publik, seperti apa sih kendaraan yang di sewa dengan nilai yang dibilang fantastis tersebut?
Karena hal itu juga, kini telah menjadi catatan rakyat demokrasi berdasarkan rangkuman hasil investigasi MRD Grup, dimana dapat dikaitkan dalam hal pengiriman surat atau dokumen yang sifatnya memerlukan tanggapan atau jawaban melalui biro umum bagian persuratan, pengirim surat harus datang lagi ke kantor Setdaprov Jatim guna mempertanyakan kembali suratnya tersebut jika ingin mengetahui didisposisikan kemana surat yang dikirim tersebut.
"Beberapa kali, kita kirim surat kalau tidak dipertanyakan ya wassalam. Gak akan tau surat kita berada dimana." Ujar Achmad Garad pimpinan MRD Grup. Senin (04/11/2024).
"Kalaupun ada yang membalas dan dikirim, itu setelah kita pertanyakan." Ungkapnya.
Hal ini jika dikaitkan dengan nilai fantastis pengadaan kendaraan untuk operasional, jauh dari kata sepadan.
"Ini kebetulan saya berdomisili di Surabaya, tidak membayangkan jika yang dari luar kota, semisal masyarakat yang dari Kabupaten Banyuwangi atau tempat terpencil. Apa iya bakal menerima jawaban dari suratnya yang dikirimkan?." Bebernya.
Menurutnya, nilai pembelanjaan yang dinilai fantastis dengan menggunakan uang rakyat ini, patut ditelusuri. Supaya masyarakat jelas dan benar-benar merasa terlayani dengan baik dengan ketepatan waktu.
"Jangan sampai ada anggapan, sudah sewa nya mahal, pembelian suku cadang dan pemeliharaannya pun juga mahal, tapi masyarakat ketika mengirimkan surat, tapi gak ada kejelasan surat yang dikirim. Terus apa fungsi kendaraan tersebut?." Tanyanya.
Sebagai salah satu fungsi control sosial masyarakat, media yang berada dalam kesatuan MRD Grup yang didalamnya terdapat LSM dan Media.
Ia berencana akan melakukan investigasi lebih lanjut sebagai bentuk penyelamatan uang rakyat yang diduga dijadikan bancaan oleh oknum-oknum yang diberi amanah untuk menggunakan uang rakyat sebagaimana dengan mestinya.
"Sebagai bentuk upaya hukum litigasi dan non litigasi, kami mencium aroma kurang sedap dalam pengadaan penyewaan kendaraan ini. Dan rencananya kita list dulu. Setelah lengkap, nanti kita suarakan lagi melalui penyampaian aspirasi secara terbuka setelah itu kita lakukan upayakan langkah hukum lanjutan dalam hal dugaan korupsi dan lain-lain." Pungkas Garad dengan nada serius. (Mm)
