Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Terkait kerusakan ornamen jalan Flyover Aloha yang mengarah ke Juanda Sidoarjo, dimana diketahui baru beberapa bulan di resmikan oleh mantan Presiden RI Jokowidodo, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali (BBPJN Jatim-Bali) terkesan lepas tanggung jawab.
Setelah sebelumnya, wartawan media ini berusaha mengkonfirmasi di kantor BBPJN yang berlokasi di jalan raya Waru no 20 Sidoarjo ditemui oleh Wira selaku Humas.
"Flyover itu masih dalam masa pemeliharaan, apabila terjadi kerusakan itu masih tanggung jawab kontraktor." Ujar Wira dengan menyebut PT Wika (Wijaya Karya) selaku vendor. Senin (21/10/2024).
Wira menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah serahkan ke pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terkait, tak hanya itu kami belum bisa memastikan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan.
"Saya baru menerima informasi hari ini. Biasanya, jika ada kerusakan, pemilik jalan akan segera melaporkan ke PPK, lalu PPK akan meneruskan kepada kontraktor untuk segera melakukan pergantian tersebut," terang Wira.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, media ini berupaya menggali informasi lanjutan ke kantor PT Wika (Wijaya Karya) yang ada di Surabaya, namun sayangnya kantor yang ber alamat di Jl Ahmad Yani no 176-178 tersebut tampak kosong dan seperti tak berpenghuni.
Atas hal itu, media ini juga telah mengirimkan link pemberitaan serta mau mengkonfirmasi ulang kepada Wira yang sebelumnya telah memberikan nomor kontak WA nya, namun sayangnya yang awalnya centang dua, tiba-tiba centang satu yang diduga memblokir nomor wartawan.
Hal ini memicu reaksi masyarakat dimana BBPJN Jatim-Bali tersebut terkesan anti kritik. Yang hingga juga terdengar di telinga LSM MAPEKKAT untuk berencana aksi di kantor perwakilan dari Kementerian PUPR tersebut.
"Kami sudah masukkan surat pemberitahuan aksinya, rencananya akan kami suarakan pada Selasa besok tanggal 29 Oktober 2024." Ujar Wiwin selaku koordinator MAPEKKAT saat dihubungi oleh media ini. Sabtu (26/10/2024).
Wiwin juga menyampaikan, bahwa tidak sepantasnya selaku penanggung jawab pekerjaan malah anti kritik.
"BBPJN itu dibawah naungan kementerian PUPR, kita baru saja mendengar dan terpublis, dimana ketegasan Presiden Prabowo yang memberikan penuh menterinya untuk menyikat bawahannya jika dirasa menyusahkan masyarakat. Kita tagih itu." Pungkasnya. (Mm/red)
