(Part2) Secara gamblang, media ini mendapati file Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang dinamakan dengan tim penguatan OPOP Jawa Timur periode 2019-2024, dimana susunan pengurusnya tidak main-main, yakni selaku Penanggung jawab atau pembina Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur dan Perwakilan Bank Indonesia domisili Jatim.
Sedangkan untuk ketua umumnya adalah Sekertaris Daerah, untuk wakil ketua ada Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdangan juga Dinas Pendidikan.
Untuk jajarannya kebawah selaku sekertaris yang ditunjuk adalah profesional yang juga akademisi, sedangkan untuk jajaran bidang atau biro meliputi, tokoh agama, akademisi (rektor/dosen), pengusaha EO dan juga dari profesi wartawan yang nama medianya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat.
Dalam pelaksanaanya, tim penguatan OPOP Jatim diduga gunakan power sang Gubernur untuk melakukan penekanan kepada para kepala OPD termasuk jajaran biro yang dibawah naungan Sekdaprov.
"Bahkan sekelas kepala bidang yang namanya tercantum di SK tersebut berani mengatur kepala Biro." Salah seorang sumber kala itu kepada media ini.
Dalam perjalanannya, informasi masuk lagi kepada media ini, dimana dalam pengadaan barang dan jasanya di sulap sedemikian rupa supaya nilainya menjadi Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung.
"Padahal sesuai Perpres dan jenis pengadaannya seharusnya melalui mekanisme lelang atau tender, tapi mereka mengatur jadi nilai dibawah rata-rata supaya jadi PL." Ungkap sumber yang namanya dicatat dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, yang berhasil ter screenshot.
Pengakuan beberapa kepala OPD kala itu kepada media ini, menjadi petunjuk investigasi lebih dalam terkait program pemberdayaan pesantren tersebut.
"Saya pernah didatangi oleh yang mengaku sebagai tim penguatan OPOP Jatim, tapi dikarenakan bidang OPD kami tidak ada kompetensi di program itu, ya saya menolak." Ungkap salah satu kepala OPD yang berharap tidak ingin melibatkan diri.
Dan setelah penolakan tersebut, selang beberapa waktu diduga posisinya dicopot dan digantikan Plt.
Masih dalam sumber yang namanya tercatat di SK Tim Penguatan OPOP. Sekitar tahun 2020, mengatakan bahwa program ini ada beberapa OPD yang merasa diuntungkan.
"Cek di Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim mas, dan yang paling renes ya Kabid ber inisial E serta pak Kadis berinisial B." Ungkap sumber, yang lagi-lagi tak mau disebutkan namanya.
Jika dikonversi saat ini, kedua nama tersebut sudah tidak menjabat lagi. Bahkan salah satu sudah almarhum. Sedangkan Kadisnya sekarang menduduki jabatan strategis di lingkup Gubernur Jawa Timur.
Namun naasnya, ex Kadis inisial B tersebut, kala itu dikonfirmasi oleh media ini malah memblokir nomor.
Tidak berhenti disitu, media ini terus melakukan investigasi untuk menggali lebih dalam, dimana tersiar kabar bahwa selaku OPD yang menjadi ujung tombak program ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Di OPD ini, kebocoran uang rakyat diduga semakin menguat.
"Media ini berkirim surat hingga berkali-kali, yang endingnya berada di pengadilan Komisi Informasi Jatim sebagai bentuk penyeleseian sengketa Informasi."
Dalam sidang KI Jatim, terjadi sebuah kesepakatan pada saat mediasi, dimana pihak Dinas Koperasi dan UKM Jatim siap memberikan informasi terkait pelaksanaan OPOP Jatim mulai tahun 2020 hingga 2023, namun lagi-lagi informasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah diminta oleh media ini, yakni terkait rincian anggaran pelaksanaan serta berapa nilai anggaran yang didapat, namun pihak Dinas Koperasi dan UKM Jatim hanya memberikan data selembar yang isinya jenis pekerjaan, tanggal pelaksanaan serta realisasi pelaksanaan yang tanpa diketahui budget anggaran tersebut dari mana, dan dalam bentuk apa, hibah kah atau apa. "Mereka tidak menyebutkan itu."
(Bersambung ke part 3)
