Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Hari ini, Kamis (20/2/2025), merupakan puncak aksi unjuk rasa atau demonstrasi dari para mahasiswa di berbagai daerah yang bertajuk 'Indonesia Gelap.'
Menanggapi adanya demo Indonesia Gelap dari para mahasiswa ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai pemerintah harus menghargai gelaran demo ini sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat.
Tak hanya itu, Mahfud juga berharap aksi demo Indonesia Gelap ini tidak diwarnai yang bersifat kontraproduktif, baik dari mahasiswa maupun aparat keamanan.
"Yang pertama tentu harus dihargai sebagai aspirasi."
"Mudah-mudahan tidak ada tindakan yang sifatnya kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi, baik dari mahasiswa maupun dari aparat," kata Mahfud, Kamis, dilansir Kompas.com.
Aspirasi Mahasiswa Mungkin Benar, tapi Tak Semua Tindakan Pemerintah Salah
Lebih lanjut, Mahfud menilai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap ini mungkin memiliki kebenaran.
Sehingga, memang kebijakan pemerintah ini harus dikritisi dan disuarakan melalui gelaran demo ini.
Namun, Mahfud juga mengingatkan, ada juga kebijakan pemerintah yang bagus dan patut untuk diapresiasi.
"Ada hal-hal tertentu yang perlu dikritisi. Namun, banyak juga kebijakan atau program pemerintah yang mungkin bagus dan patut diapresiasi," terang Mahfud.
Eks Ketua MK ini menegaskan, menyuarakan aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara.
Ia pun mempersilakan pemerintah untuk mengolah sendiri aspirasi masyarakat ini dengan proses yang demokratis.
"Gerakan-gerakan yang sekarang timbul, ya silahkan nanti dinilai dan diolah sendiri oleh pemerintah melalui proses-proses yang demokratis."
"Demokrasi yang berkeadaban, yang terbuka, menampung semua aspirasi yang memang menjadi hak konstitusional warga negara. Tapi sekali lagi kita tidak bersikap nihilistik," jelas Mahfud.
Puncak Demo Indonesia Gelap
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menyampaikan rencana menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Hal itu dikatakan setelah menggelar aksi serupa yang tergabung dari sejumlah universitas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) lalu.
Aksi lanjutan ini akan berbarengan dengan agenda pelantikan ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Koordinator BEM SI, Herianto, menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.
"(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah," paparnya, Selasa (18/2/2025).
Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:
- Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025
- Transparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat
- Evaluasi Besar - Besaran Makan Bergizi Gratis
- Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
- Tolak Dwifungsi TNI
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional
- Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat
- Tolak cawe - cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
(Mrd/Trib/Komp)
