Surabaya,MRD- Persoalan penggusuran lapak/warung jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan Krian yang sempat di hearingkan ke DPRD Sidoarjo Rabu (25/08/2021), nampaknya bakal semakin mengembang dan belum menemui ending dari persoalan tersebut.
Hal ini dikarenakan, pada sidang hearing tersebut, LSM GARAD Indonesia sebagai pendamping warga terdampak yang pada saat hearing melakukan walk out dan diikuti warga, berencana akan melaporkan pemimpin sidang hearing kepada Badan Kehormatan DPRD Sidoarjo. Achmad Garad, menanggapi isu bahwa persoalan yang ia dampingi dianggap hanya sebuah drama, mengatakan.
"Saya mendengar adanya isu, bahwa terkait persoalan tersebut hanya dianggap sebagai drama, maka dari itu, akan kami buktikan bila ini bukan seperti yang telah diisukan, dan kalau kita berbicara terkait dianggap menunggangi persoalan ini, yang jadi pertanyaan, apa pihak yang berstatemen seperti itu sudah turun dilapangan?," Ujarnya.
Masih Achmad Garad, "sekarang begini aja, mari sama sama kita cek fakta yang ada, kami dari sebelum dimulai eksekusi warung hingga dilakukan eksekusi ada dilokasi, dan saya juga sempat memohon supaya jangan dilakukan eksekusi dulu kepada waktu itu ada Camat Krian, M Nizar dari Komisi C dan Yanuar yang katanya mewakili Dinas P2CKTR saat berada dilokasi supaya jangan dibongkar dulu sehari itu, namun katanya tidak bisa harus dilakukan, nahh..pada saat itu dimana para dewan yang katanya perwakilan rakyat dan yang katanya memperjuangkan, ada dilokasi untuk mendengar jeritan rakyat, tidak ada cuman satu ya Nizar itu tapi dia mengaku sebagai pengusul pembangunan Rumah Sakit dan malah menganggap warga ini menghambat pembangunan, warga malah sampai berontak dan nangis nangis, apakah para anggota dewan khususnya yang mengaku memperjuangkan rakyat dan menganggap drama ini ada dan mengetahui keluhan warga pada saat itu?," Imbuhnya dengan nada geram.
Sedangkan, dikutip dari Delta X News Dhamroni menegaskan Komisi yang dipimpinnya sudah pasti akan memperjuangkan hal tersebut. Ia menyadari pedagang pati membutuhkan biaya untuk membuka kembali lapaknya di tempat lain, termasuk untuk biaya pengangkutan berang-barang.
“Itu sudah pasti. Kami akan perjuangkan itu. Nggak perlu pakai drama. Masalah seperti ini jangan sampai ditunggangi pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Yang langsung disikapi oleh Achmad Garad, "terus terang, dalam pemberitaan tersebut seolah menyudutkan kami selaku pendamping warga, dan saya yakin mereka tidak mengetahui bahwa kami mempunyai surat kuasa dari warga terdampak, jadi kalau mereka anggap itu merasa paling benar ya disilahkan, kita siap nanti dilakukan pembuktian, karena tim kami saat hearing kemarin, mempunyai bukti rekaman sidang mulai dari awal hingga kami menyatakan walk out, jadi kami walk out itu ada dasarnya, dan kalau memperjuangkan, ya kalau anggota dewan yang katanya terhormat mau perjuangkan, ya silahkan saja itu kan memang sudah kewajibannya, tapi jangan bikin statemen yang malah menimbulkan persoalan baru" pungkas Garad yang mengaku persoalan tersebut akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Sidoarjo.(red/J0)
