Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Gejolak masyarakat di Rempang Kepulauan Riau menjadi alat tunggangan politik sekelompok orang yang dulunya juga menjadi Anggota HTI.
Diduga kuat telah memanfaatkan momen kemanusiaan tersebut untuk membangkitkan paham yang mereka yakini yaitu paham Khilafah. Senin, 25 September 2023.
Namun cara-cara mereka dalam memanfaatkan moment tersebut di rasakan dan tercium oleh publik.
Dengan adanya peristiwa di Rempang mereka dianggap berupaya mengambil simpati masyarakat bahwa sistem demokrasi di negara ini tidak bagus, dan mereka menganggap bahwa sistem yang tepat adalah Khilafah, padahal paham tersebut dianggap telah melenceng dari Pancasila.
Seperti diketahui bersama, kejadian Rempang yang di kaitkan dengan sistem pemerintahan, pihak-pihak ini menganggap bahwa pemerintahan Jokowi harus di ganti dengan sistem Khilafah.
Hal ini malah dianggap tidak manusiawi bila penderitaan warga Rempang di manfaatkan sebagai alat untuk melawan pemerintahan.
Dimana melakukan relokasi untuk masyarakat bukanlah perkara mudah, seperti banyaknya kasus ataupun kejadian relokasi di seluruh Indonesia.
Relokasi sulit dilakukan kebanyakan dikarenakan komunikasi dengan masyarakat putus akibat provokasi dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kemajuan yang ingin dicapai, entah berasal dari lawan politik, atau memang dari kelompok yang tidak suka dengan keberadaan Pancasila.
Dari penelusuran dan sumber terpercaya, mereka diduga kuat telah berambisi untuk merombak sistem pemerintahan Indonesia menjadi Khilafah, dan berdasarkan pemberitahuan yang didapat melalui share dari aplikasi WhatsApp, mereka akan mengadakan aksi demontrasi di Kota Surabaya, pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 12.30 WIB di Depan Gedung DPRD Jawa Timur Jl. Indrapura.
Dalam aksi yang akan diadakan, berdasarkan dari serangkaian narasumber mengatakan telah diinisiatori oleh Ust. Khoirudin dan Ust. Sugiono yang ketahui bersama bahwa dua tokoh tersebut merupakan jebolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dimana ormas tersebut telah dilarang oleh pemerintah.
Dengan mengatasnamakan masyarakat Rempang bernama Aliansi Masyarakat Surabaya Peduli Rempang (AMSPR), dua nama sekaligus yakni Surabaya dan Rempang mereka dianggap telah menunggangi dan manfaatkan untuk mengadu domba antara masyarakat dengan Pemerintah.
Menanggapi hal itu, Badru Tamam selaku ketua ormas Jogoboyo mengatakan bahwa kasus Rempang memang menjadi perhatian bersama.
Namun ia tidak setuju jika peristiwa tersebut dijadikan kepentingan politik oleh siapapun yang tujuannya untuk memecah belah anak Bangsa.
"Silahkan apabila melakukan aksi simpatik, asal sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ujar yang akrab dipanggil Cak Tamam melalui rekaman suara yang diterima oleh media ini. Senin (25/09/2023).
Lanjut cak Tamam. "Kami selaku ormas Jogoboyo yang selalu bersinergi dengan 3 pilar, khususnya di Surabaya selalu berupaya menciptakan suasana yang kondusif. Jika memang ada indikasi yang dapat merusak ketenteraman warga Surabaya, kami siap terjun dengan seluruh elemen masyarakat arek-arek Suroboyo yang cinta akan kedamaian kotanya." Ungkapnya.
Menegaskan pernyataannya, Cak Tamam mempersilahkan kepada siapapun untuk melakukan aksi simpatik asal damai dan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami tegaskan lagi, silahkan jika melakukan aksi simpatik, karena setiap warga negara ini, kami anggap semua saudara, jika ada yang merasa tersakiti, kami juga ikut merasakan. Tapi sesuai dengan poin yang saya sampaikan, apalagi mendekati tahun politik. Jangan sampai aksi solidaritas dijadikan alat kepentingan untuk melawan pemerintahan yang sah." Pungkasnya. (Tim)
