Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu bakal mendapat sanksi berupa surat teguran dari partainya, imbas mengomentari penyataan Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.
Sanksi tersebut diberikan, karena Masinton berbicara ke publik, yang dinilai bukan merupakan ruang lingkup tanggung jawabnya. Diketahui pada Jumat (24/6/2022) kemarin, Masinton menepis pernyataan Hasto soal koalisi dengan partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Hasto Kristiyanto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai dan akan mendapatkan teguran.
"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di sela Festival Bakar Ikan Nusantara di Hall B, Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Hasto menegaskan, setiap anggota PDI-P harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tambahnya.
Sikap PDI-P, ditegaskan kembali oleh Hasto bahwa sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.
Sementara, Masinton Jumat kemarin menyebut pernyataan Hasto mengenai kecilnya kemungkinan peluang PDI-P menjalin kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dalam Pilpres mendatang, hanya merupakan pandangan pribadi.
"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda," ujar Hasto.
Dijelaskan Hasto, untuk memahami sikap politik PDI-P soal koalisi dengan PKS dan PD dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.
Apalagi, Hasto menyoroti di dalam pidato Rakernas PKS, banyak kritik dari partai itu terhadap Pemerintahan Jokowi. Dan PDI-P bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan.
Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance. “Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI-P, red), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan,red) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS),” papar Hasto.
“Jadi selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,” sambungnya.
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDI-P.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY,” ujarnya.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” terang Hasto.
Ia menambahkan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDI-P ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia, maka PDI-P akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.
“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” jelas Hasto.
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan partainya terbuka bekerja sama dengan partai manapun.
Pernyataannya itu sekaligus meluruskan ungkapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto yang menegaskan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS dalam Pemilu 2024 mendatang.
“PDI-P selalu terbuka lah, jadi enggak bisa disimpulkan kita ini alergi untuk bekerja sama dengan manapun,” kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2022).
“Bahkan di luar elemen partai politik, PDI-P selalu membangun komuniaksi dan kerja sama untuk membangun bangsa ini,” ujarnya menambahkan.
Mengenai pernyataan Hasto, Masinton menjelaskan bahwa Sekjennya itu menyoroti kerja sama dalam konteks fenomena di akar rumput. Sebagai contoh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kata Masinton, pada level bawah kerja sama partai sulit menyatukan chemistry atau sinergi yang terjalin antar partai.
“Karena kadang kalau kader banteng ini kan terbiasa keputusan partai mengusung A ya tengak lurus, seperti itu. Ya kadang fenomena kerja samanya di lapangan ada kendala-kendala, seperti itu,” ujarnya.
“Artinya bahwa PDI-P secara politik tetap mengedepankan aspek gotong royong dalam membangun bangsa ini,” lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan, hal itu juga menepis tudingan hilangnya kerja sama PDI-P dengan Partai Demokrat dan PKS.
Dia kembali menegaskan kerja sama antarpartai masih sangat dimungkinkan, termasuk bagi PDI-P.
Namun, sambung dia, kerja sama dan komunikasi dari level atas hingga ke bawah partai harus di dijalin dengan baik, sehingga dapat menyamakan keputusan yang diambil dalam kerja sama tersebut. “Ya itu kan butuh waktu, seperti itu,” tuturnya. (mrd/Tribunnews)
