Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Kader (Barikade) Gus Dur menegur keras tindakan Ketua Umum DPP PKB Muhaimim Iskandar alias Cak Imin dan jajarannya masih menggunakan atau memasang atribut Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam berbagai kegiatan politik partai.

Teguran itu disampaikan karena langkah Cak Imin bertentangan dengan Instruksi Gus Dur sebagai Ketum Dewan Syuro PKB sewaktu masih hidup yang tertuang dalam surat nomor 3750/DPP-01/IV/A.1/XI/2008 yang diterbitkan pada November 2008 lalu.

"Kami santri/ kader/pengikut Almarhum KH Abdurrahman Wahid, menegur dengan keras agar dalam kegiatan apapun tidak lagi menyertakan gambar/foto, suara alamaghfurlah Gus Dur sebelum kami mengambil langkah hukum," bunyi pernyataan sikap Barikade Gus Dur yang dikonfirmasi oleh Ketum Barikade Gus Dur Priyo Sambadha kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/6).

Sebagai informasi, surat instruksi Gus Dur nomor 3750/DPP-01/IV/A.1/XI/2008 yang dibuat pada November 2008 lalu itu khusus ditunjukkan pada Muhaimin.

Gus Dur dalam surat itu melarang Muhaimin menggunakan foto, gambar dan suaranya dalam semua kegiatan yang dilakukan. Surat itu sudah dibenarkan oleh Priyo Sambadha.

Barikade Gus Dur menyatakan teguran itu dilatarbelakangi munculnya foto Gus Dur sebagai latar belakang ketika Cak Imin dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah bertemu.

Foto itu muncul di laman CNNIndonesia.com pada Jumat 17 Juni 2022 dengan judul: Demokrat-PKB-PKS Bakal Bentuk Koalisi Pilpres, Segera Diumumkan.

Baginya, instruksi Gus Dur kala itu sudah jelas melarang Cak Imin dan jajarannya untuk menggunakan foto, gambar, suara dalam bentuk apapun dalam segala kegiatannya.

"Karena hal itu sangat menyakitkan bagi kami. Kami mendesak saudara Muhaimin Iskandar agar berpolitik dengan lebih jujur dan santun," kata Barikade Gus Dur.

Dihubungi terpisah, Priyo Sambadha menegaskan surat instruksi Gus Dur kepada Muhaimin kala itu tak pernah dicabut sampai saat ini.

"Surat itu tidak pernah dicabut hingga Gus Dur wafat. Jadi kita semua wajib mengamankan amanat beliau itu," kata Priyo.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menilai Gus Dur merupakan bapak bangsa Indonesia.

Karenanya sudah menjadi milik rakyat Indonesia. "Gus Dur kan Bapak Bangsa dan Presiden Republik Indonesia ke-4 yang menjadi milik rakyat dan publik," kata Daniel kepada CNNIndonesia.com. (***)