Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan pengusaha di bidang minyak goreng. Luhut mengumpulkan para pengusaha itu di Bali.

"Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar, dan pelaku-pelaku, dan asosiasi-asosiasi di Bali," kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/6/2022).

Mantan Menkopolhukam itu mengatakan dirinya mengumpulkan para pengusaha minyak goreng untuk melakukan business matching. Jadi, apa yang dibuat oleh pemerintah, apa yang dibuat oleh para pengusaha ada kecocokan.

Dijelaskan Luhut, permasalahan minyak goreng selama beberapa bulan ini disebabkan adanya inkonsistensi. Tapi tidak dijelaskan apakah maksudnya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.

"Saya lihat dari itu, kerusakan yang selama 5 bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun, tapi saya dengerin," tuturnya.

Pemerintah akan memperbaiki tata kelola komoditas minyak goreng dengan digitalisasi. Dengan tata kelola yang baik, Luhut meyakini akan ada penambahan penerimaan negara yang luar biasa besar.

"Dengan kita audit itu tadi maka kita tahu persis si Polan ini berapa tanahnya dia, berapa produksinya atau yield-nya, berapa dia ekspor per hari, berapa dia jual per hari dengan harga berapa, karena harga itu beda-beda," jelas Luhut.

Data yang ada di industri akan dicocokkan dengan data di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, sampai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi harga, jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi, penerimaan negara saya kira billion of dollars akan kita tambah dari sana," sebutnya.

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan kelapa sawit para pengusaha, termasuk membatasi kepemilikan lahan oleh pengusaha yang berkantor pusat di luar negeri.

"Kita akan membatasi orang-orang yang kepemilikan yang berlebihan, dan kemudian kita juga akan membatasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektar di Republik ini. Saya kira kita nggak setuju dengan hal semacam itu. Jadi itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan sekarang," tambahnya. (mrd/IDNTIMES)