Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Pernyataan Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur saat dikonfirmasi oleh media online terkait pendidikan gratis tingkat SMA sederajat, dianggap tak sesuai dengan fakta dilapangan.

Dilansir dari detikjatim, Aries saat diwawancarai untuk dimintai tanggapan soal Bacalon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini yang apabila terpilih sebagai Gubernur akan membuat program pendidikan gratis di tingkat SMA sederajat.

Ia menegaskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur gratis.

"SMA/SMK Negeri seluruh Jawa Timur Gratis, tidak dipungut biaya SPP," kata Aries saat dilansir dari detikJatim, Jum'at (20/9/2024).

Masih dari media online yang sama, Aries menegaskan SMA/SMK Negeri se Jawa Timur gratis tidak dipungut biaya SPP. Program ini bahkan sudah berjalan lama.

"Gratis, kan ada BOS dari pemerintah pusat dan ada tambahan dari Bu Khofifah yaitu BOPP dan sampai saat ini program SMA/SMK Negeri gratis masih diteruskan oleh Pak Pj Gubernur Adhy Karyono," terangnya.

Atas hal itu, malah menuai kritikan publik.

"Patut disayangkan, tidak elok jika seorang kepala OPD mengomentari program dari kandidat calon Gubernur. Ini sangat rentan sekali dengan adanya dugaan adanya dukungan dari ASN untuk calon Gubernur tertentu." Ujar Achmad Garad aktifis Aliansi Pemerhati Pendidikan Indonesia (APPI). Sabtu (21/09/2024).

Setali tiga uang, statemen Kepala Dinas Pendidikan tersebut juga mengundang reaksi dari LSM PIAR.

"Pernyataan yang tidak sepantasnya keluar dari Kadindik Provinsi jatim Aris, bahwa SMAN/SMKN di jatim sudah lama gratis, padahal kenyataannya tidak karena masih banyak pungutan di sekolah SMAN/SMKN dengan dalih apapun yang jelas itu pungutan dangan modus iuran, sumbangan dan infak melalui komite sebagai alat kepanjangan tangannya." Ungkap Ketua PIAR Mas’ud dilansir dari radarjatim.co. Sabtu (21/9/2024).

Mas’ud juga heran atas pernyataan itu disampaikan saat ada statemen dari pasangan paslon calon gubernur jatim yang akan meng-gratiskan SMAN/SMKN di jatim, sebagai aparat pemerintah seharusnya tidak perlu mengomentari hal tersebut karena karena ada undang- undang yang mengaturnya.

Mas’ud berharap Kadindik Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mencabut pernyataan yang menegaskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur gratis dan tidak dipungut biaya SPP.

Ketua LSM PIAR Mas’ud menilai pernyataan Kadindik Jatim itu sebagai pembohongan publik karena hingga saat ini SMAN dan SMKN di Jatim masih tetap melakukan pungutan biaya dengan berbagai modus.

Hal ini akan menjadi blunder atas kondisi yang sebenarnya, lebih baik fokus dengan kinerja atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kadisdik jatim daripada mengomentari statemen politik paslon calon Gubernur.

"Lebih baik membenahi dan mengevaluasi kondisi pendidikan di jatim daripada ngarumpi politik." Tegasnya.

Lanjut Mas’ud menegaskan. "Sekali lagi, tidak ada kepentingan atas pandangan saya atas pernyataan kadis tersebut, hal itu disampaikan atas batasan yang telah diatur dalam undang-undang." Pungkasnya. (Mrd/Rjtm)