Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Sudah berencana jalan menuju ke kantor Inspektorat Jawa Timur, tiba-tiba ponsel pemilik media ini berdering dan yang tak disangka mengaku dari orang dalam Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Berikut kronologis dan pengakuan orang dalam tersebut yang bersedia dipublikasikan namun keberatan jika namanya ditampilkan.
Atas kesepakatan kedua belah pihak, media dan narasumber pun setuju untuk ditayangkan namun tidak menampilkan nama sumber. Pada hari ini, Selasa (10/09/2024) sekira pukul 12.00 WIB.
Media ini berencana mendatangi kantor Inspektorat Jatim yang ber alamatkan Jl. Raya Bandara Juanda No.8, Dusun Pager, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur guna mengantarkan surat permohonan audit atas dugaan penjualan inventaris kantor Dinas Koperasi dan UKM Jatim, namun belum sempat terkirim tiba-tiba ada informasi masuk, dimana informasi ini berkenaan terkait dugaan permainan jahat menggarong uang rakyat yang dilakukan oleh para oknum pejabat di Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Pasalnya, menurut sumber dari orang dalam tersebut, mengaku tertarik dengan media ini yang sudah mau memuat terkait dugaan adanya tingkah laku para pejabat di Dinas Koperasi yang dianggap ugal-ugalan dalam merongrong uang APBD dan mengarah kedugaan tindak pidana korupsi.
"Gara-gara berita mengenai dugaan penjualan inventaris kantor, dugaan pembuatan 2 rangkap Lpj untuk program OPOP, hingga setor kwitansi dengan alasan service alat kantor itu kayaknya membuat kebingungan para pejabat yang merasa. Namun kalau mas Garad mau, boleh di up di medianya, karena ada info yang lebih lagi dari kasus itu yang perlu diungkap." Ujar narasumber kepada media ini melalui pesan WhatsApp.
"Itu sampean buat berita baru aja, kan sudah terlihat jelas mulai tenaga ahli hukum, Sekdin dan semua Kabid di dinas koperasi pada bungkam saat njenengan menghubungi mereka untuk minta klarifikasi terkait masalah tersebut, misalnya tenaga ahli hukum di wa ngomong bukan tugasnya kemudian sekdin inisial RT juga bungkam padahal menurut saya, itu di ranah bidangnya ada di sekretariatan." Ungkapnya.
Lebih lanjut lagi. "Seperti juga di bidang PRU yang Kabidnya berinisial Ss, dimana dulu ada khasus kegiatan Bimtek yang di susupi kampanye mendukung mantan Gubernur dan sempat viral dengan menyanyikan "Khofifah Wae", padahal waktu itu kan belum waktunya kampanye. Ini namanya kebusukan yang terkoordinir." Urainya.
"Belum kebusukan lain yang menggunakan APBD, termasuk juga bila ada dinas luar (DL). Mereka ini pandai sekali mengemas, dimana seharusnya menyewa mobil diluar, tapi yang dipakai mobil milik mereka yang dipakai, tapi saat di Lpj kan pakai bendera yang diduga milik rekanan. Jadi terkesan itu menyewa diluar." Bebernya.
Menurutnya, ada yang lebih ekstrim lagi, dimana mereka ini diduga membuat perencanaan giat luar kota yang kalau menurutnya tak ada fungsinya untuk acara giat luar tersebut.
"Giat luar ini seminggu bisa 2 kali jadi kalau satu bulan bisa 8kali, bisa dihitung berapa keuntungan yang didapat. Lha wong mereka yang atur sendiri penganggarannya. Bisa-bisa dapat banyak mulai dana transportasi yang pakai mobil sendiri tapi pakai bendera lain, bisa juga mendapat fee dari Hotel yang diduga dipakai untuk pelaksanaan kegiatan. Padahal hasil dari acara atau kegiatan dari DL tersebut menurut saya tidak jelas mendapatkan apa dan diperuntukkan untuk siapa, kalau saya menduganya setiap bulannya untuk kelas Kabid bisa mencapai 50-100juta masuk kantong pribadi." Pungkasnya.
Sebelumnya, menyambung dari pengakuan orang dalam tersebut, sebenarnya media ini juga sudah melakukan konfirmasi melalui nomor WhatsApp +62 878-5112-xxx yang didapat dari narasumber orang dalam tersebut dan diakui bahwa nomor tersebut adalah milik Rt selaku Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM, namun sayangnya hingga berita ini ditayangkan belum menjawab dan hanya centang dua warna hitam. (Bersambung)
