Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Nama Mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tengah diperbicangkan. Tak hanya terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, tetapi juga diduga terlibat dalam kasus tindak pindana korupsi.
Pada 4 Juni 2024, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melaporkan Khofifah terkait dugaan korupsi dalam program verifikasi dan validasi orang miskin yang menyebabkan negara merugi hingga Rp 98 miliar.
Khofifah dilaporkan karena program itu dikerjakan pada tahun 2015. Dengan kata lain, saat Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Duduk Perkara Khofifah Dilaporkan ke KPK Terkait Proyek Kemensos
Ketua FKMS, Sutikno menyebut bahwa enam tahun lalu, dia telah melaporkan dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Tetapi, tidak ada tindak lanjut terhadap laporannya dari KPK.
Oleh karena itu, dia kembali melaporkan kasus yang sama ke KPK. Tetapi, kali ini dilengkapi dengan bukti tambahan.
"Kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp 98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," ujar Sutikno saat di Gedung KPK, Jakarta pada 4 Juni 2024.
Sutikno mengungkapkan, dalam program verifikasi dan validasi itu pihak Kementerian Sosial hanya mendata orang miskin dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Padahal, seharusnya mereka menggelar musyawarah desa, kecamatan, dan kabupaten. Dugaan kecurangan itu, kata Sutikno, tertuang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 untuk anggaran 2015.
Selain Khofifah, Sutikno juga melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu, Mumu Suherman selaku pejabat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian, Kuasa pengguna anggaran (KPA) saat itu, Adhy Karyono yang juga menjabat sebagai Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial turut dilaporkan ke KPK.
Saat ini, Adhy menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, menggantikan Khofifah yang masa jabatannya habis.
"Jadi, jaringan korupsi ini sudah ada sejak di Kemensos, terus dibawa ke Jawa Timur, dari Jawa Timur mereka main (dana) hibah, gitu kan dua orang ini, Khofifah sama Adi Karyono ini," ujar Sutikno.
Khofifah tanggapi laporan yang ditujukan kepadanya
Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa tampaknya tidak ambil pusing dengan pelaporan terhadap dirinya oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Khofifah menanggapi santai pelaporan terhadap dirinya terkait program verifikasi dan validasi orang miskin yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2015.
Menurut Khofifah, dia juga pernah dilaporkan pada saat maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
"Ya itu persis terjadi enam tahun yang lalu, pada saat kami running kampanye juga kayaknya pihak yang sama menyampaikan itu," ujar Khofifah kepada awak media usai menerima dukungan dari Gerindra di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 7 Juni 2024.
Oleh karena itu, dia enggan menanggapi lebih lanjut dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya tersebut.
Khofifah meminta untuk melihat sendiri laporan yang dimaksud ke aduan masyarakat (dumas) KPK.
"Mungkin boleh dicek di dumas laporannya seperti apa. Begitu ya kawan-kawan," kata Khofifah.
Opini masyarakat terkait pelaporan Khofifah ke KPK atas dugaan korupsi saat di Kemensos
Laporan yang bersifat pengaduan masyarakat (dumas) selama belum ditindaklanjuti, pelapor atau pengadu seharusnya bisa mempertanyakan.
"Selama belum ada tindaklanjut, atau perkembangan, ya memang perlu dipertanyakan. Itu kan hak pelapor." Ujar Achmad Garad aktifis yang juga ketua LSM. Sabtu (08/06/2024).
"Kalau menurut saya, tidak ada kaitan dengan politisasi, mungkin momennya saja yang kebetulan jelang Pilkada." Imbuhnya.
Sebagai warga Jawa Timur, ia berharap apa yang telah menjadi laporan tersebut, perkembangannya dapat diketahui oleh publik.
"Kalau memang tidak terbukti, ya seharusnya bisa terbuka untuk publik apa yang telah menjadi perkembangan. Soalnya kami selaku warga Jawa Timur, berharap kedepan mempunyai pemimpin yang benar-benar bersih dari praktek KKN." Pungkasnya. (CRD)
