Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Jatim jadi sorotan tajam. Penyebabnya, acara bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar terekam menjadi ajang kampanye dukungan untuk incumbent Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024 dan videonya tersebar luas di media sosial serta grup-grup WhatsApp (WA).
Bahkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim, Fauzan Fuadi turut mengunggah video tersebut lewat status WA-nya, Senin (3/6/2024), sembari memberi caption: Opo-opoan iki.. (Apa-apaan ini).
Dalam video, backdrop acara tertulis “Bimbingan Teknis Penguatan Usaha KUKM Pembuatan Produk” yang digelar Dinkop UKM Jatim di Hotel Movenpick, Surabaya, 27-28 Mei 2024.
Video dinarasikan: Khofifah kampanye gunakan uang rakyat; APBD Jatim disalahgunakan untuk kampanye dengan dibungkus Bimtek usaha KUKM;
Kejadian ini sangat disayangkan; APBD digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat; APBD harusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan satu kelompok semata.
Acara yang didominasi ibu-ibu tersebut juga diisi beberapa pemateri yang tidak diketahui namanya, namun salah seorang pemateri menjelaskan bahwa Khofifah akan berlaga di Pilgub Jatim 2024 dan mengajak memberikan dukungan.
“Mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan diberi kemenangan yang besar. Mendapatkan dukungan dari masyarakat seluruh Jawa Timur dan mendapatkan suara yang tebal,” katanya.
Setelah itu, video berubah ke frame lain yang diberi tulisan sekaligus sindiran menohok,
“Hasil produk Bimtek: Habiskan uang rakyat untuk perut Timses Khofifah bisa joget-joget”.
Tampak sejumlah perempuan yang hadir dalam Bimtek, sambil berjoget menyanyikan lagu yang dipakai Khofifah dan timnya saat Pilgub Jatim 2018: Khofifah Wae, Ojo Liyane!
Salah seorang ibu, kemudian meneriakkan yel-yel dukungan, “Khofifah..?” yang dijawab ibu-ibu lainnya, “Gaspoll..!”. “Khofifah menang, menang, menang, yes!”
Fauzan Fuadi ketika dikonfirmasi wartawan terkait video yang diunggahnya tersebut enggan berpanjang lebar, “Iya, ramai di Sosmed."
Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UKM Jatim juga disorot terkait penyelenggaraan One Pesantren One Product (OPOP) yang diduga kuat dijadikan alat untuk menumpuk anggaran yang diperuntukkan kepentingan pribadi. (red)
