Surat Untuk Bapak Sofyan Djalil Menteri ATR/BPN
Assalamualaikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat serta selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT.
Perkenankan saya Achmad Anugrah kebetulan saya sebagai ketua LSM GARAD Indonesia (Gabungan Rakyat Demokrasi) jadi akrab saya dipanggil sebagai Achmad Garad. Saya tidak pandai berbasa basi dan juga tidak pandai jika mengulur ulur waktu.
Singkat saja dan langsung masuk dalam persoalan yang perlu saya sampaikan secara langsung kepada bapak Menteri yang terhormat dan yang sudah sangat luar biasa telah memberantas mafia tanah baik internal maupun eksternal.
Yang perlu saya sampaikan adalah terkait persoalan penggusuran 10 lapak/warung di area Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana warung/lapak tersebut digusur oleh pihak Pemkab Sidoarjo melalui Muspika Krian pada tanggal 12 Agustus 2021 lalu, dimana dengan dalil bahwa warung/lapak tersebut dianggap bangunan liar serta sebagai pintu masuk utama RSUD Sidoarjo sisi barat yang hingga saat ini terpantau masih dalam tahap pembangunan.
Dalam pelaksanaan eksekusi penggusuran, ternyata warga/pemilik warung mempunyai surat dimana diketahui sebagai Petok D karena terdapat nomor Persil, batas batas yang ditanda tangani oleh Lurah Tambak Kemerakan serta Camat Krian pada tahun 1994 (data terlampir) dan sebelumnya juga mempunyai gambar situasi (GS) pada tahun 1988 (data terlampir), namun oleh pihak Pemkab Sidoarjo melalui jajarannya dari Kecamatan hingga Kelurahan yang kami duga tidak mau tau dan dianggap tidak berlaku, sehingga tetap dilakukan eksekusi penggusuran, bahkan warga/pemilik surat surat tersebut disuruh membongkar sendiri dan tidak mendapatkan ganti rugi sesuai kepemilikan surat yang dimiliki.
Dalam perjalanannya, kami sebagai pendamping warga turut berupaya untuk mengurai yang dianggap kusut oleh warga, mengingat dampak penggusuran tersebut sangat luar biasa memukul keras perekonomian warga/pemilik warung yang antara lain :
1.Pemilik warung hingga saat ini sudah tak mendapatkan penghasilan karena nganggur.
2.Terdapat korban dimana anak pemilik warung sampai putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
3.Terdapat janda yang harus menghidupi anak anaknya mengingat warung yang digusur tersebut adalah sebagai sumber utama penghasilan.
Dalam prosesnya, kami selaku pendamping warga dengan berbekal surat/data yang ada, mencoba berkoordinasi kepada kantor Pertanahan Sidoarjo (BPN Sidoarjo) guna memohon supaya difasilitasi untuk pengajuan program Pendaftaran tanah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowidodo yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun apa yang kami dapat melalui jawaban dari Kantah BPN Sidoarjo yang kami rasa tidak ada bahasa mempersilahkan atau menolak, sehingga kami menduga kuat pihak Kantah BPN Sidoarjo tidak mau memfasilitasi atas apa yang menjadi pengajuan warga terkait program PTSL tersebut.(Data terlampir)
Maka dari itu, kami mengharap bapak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN supaya turut memantau, bila perlu bapak memberikan atensi kepada warga yang warung/lapaknya digusur tersebut yang menurut kami anggap kurang manusiawi.
Demikian yang bisa saya sampaikan, supaya bisa diperhatikan dan menjadi atensi Kementrian yang bapak pimpin. Besar harapan kami, persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan azas kemanusiaan yang adil dan beradab.
Surabaya, 10 Desember 2021 Salam Hormat Saya
Achmad Garad
Ketua LSM GARAD Indonesia
