Mediarakyatdemokrasi.com- Tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya ditunjuk sebagai perdana menteri baru negara tetangga Indonesia itu.
Raja Malaysia Sultan Abdullah pada Kamis (24/11/2022) resmi menunjuk Anwar Ibrahim.
Penunjukan Anwar Ibrahim sebagai PM Malaysia yang baru tercantum dalam pengumuman Istana Negara Malaysia.
"Seri Paduka Baginda telah memberi izin melantik Yang Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10," demikian bunyi penggalan pengumuman tersebut.
Ditunjuknya Anwar Ibrahim menjadi PM menyudahi drama lima hari sejak pemilu Malaysia digelar pada Sabtu (19//11/2022), yang berakhir dengan tidak ada satu pun koalisi dengan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan.
Dikutip dari South China Morning Post, Sultan Abdullah merasa puas bahwa Anwar dan koalisi Pakatan Harapan (PH) mendapatkan dukungan yang cukup dari sesama perwakilan terpilih untuk memimpin Malaysia selama lima tahun ke depan.
Perjalanan karir politik Anwar Ibrahim cukup berliku.
Anwar Ibrahim dipecat sebagai wakil perdana menteri oleh mentornya yaitu mantan PM Mahathir Mohamad pada 1998, meski dia sudah ditunjuk sebagai calon suksesor.
Pemecatan itu berujung Anwar Ibrahim dibui selama enam tahun karena tuduhan kasus sodomi.
Anwar kemudian kembali ke kancah politik sebagai pemimpin oposisi Malaysia.
Namun ambisi politiknya kembali tersendat setelah dia kembali dijebloskan ke penjara untuk kali kedua pada Februari 2015 karena kasus sodomi.
Anwar baru dapat menghirup udara bebas setelah koalisi Pakatan Harapan pimpinannya meraih kemenangan mengejutkan pada pemilu Mei 2018.
Sesuai dengan kesepakatan politik dengan Mahathir, dia seharusnya menggantikan Mahathir setelah dua tahun, tetapi pemerintahan koalisi Pakatan Harapan kolaps pada Februari 2020.
Anwar pun harus kembali menjadi pemimpin oposisi. Anwar Ibrahim akan disumpah sebagai PM baru Malaysia pada Kamis (24/11/2022) pukul 5 sore waktu setempat.
Pemilu Berliku di Malaysia
Keputusan UMNO mendukung Pemerintahan Persatuan membuat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri (PM) Malaysia.
UMNO yang merupakan salah satu partai besar di Malaysia mengungkapkan setuju untuk mendukung pemerintahan persatuan, Kamis (24/11/2022).
Hal itu jelas menjadi titik cerah dari pemilu Malaysia yang berakhir tak memuaskan dan membuat parlemen menggantung yang pertama kali sepanjang sejarah.
Meski begitu, setiap keputusan masih harus disetujui oleh Raja Malaysia. Aliansi Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan mengungguli pemilihan dengan 82 kursi dari parlemen.
Namun, jumlah tersebut masih kurang karena dibutuhkan suara mayoritas yaitu 112 kursi.
Sedangkan mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin dengan Perikatan Nasional memenangi 73 kursi. Sedangkan aliansi yang dipimpin UMNO memiliki 30 kursi, dan menjadi kunci untuk memastikan posisi PM untuk Anwar dan Yassin, tergantung ke mana partai itu berpihak.
Dikutip dari Associated Press, UMNO memutuskan untuk membatalkan keputusannya menjadi oposisi.
Mereka mengatakan akan memikirkan usulan Raja Malaysia untuk pemerintahan persatuan. Sekretaris Jenderal UMNO, Ahmad Maslan mengatakan badan tertinggi pembuat keputusan partai telah memutuskan untuk mendukung pemerintahan persatuan yang tak dipimpin oleh alinsi Muhyiddin.
Ia menegaskan partai akan menerima pemerintahan persatuan, atau bentuk pemerintahan yang diputuskan oleh Raja.
UMNO menduduki 26 kursi dan empat lainnya dimiliki oleh komponen partai yang ada di aliansi Front Nasional.
Jika seluruh 30 anggota parlemen Front Nasional mendukung Anwar, ia akan mengamankan suara matyoritas.
Anwar sendiri sudah mendapatkan dukungan dari partai kecil di Kepulauan Borneo, dengan tiga kursi.
Jika semuanya setuju, maka ia akan mendapatkan 115 kursi parlemen. Jika Anwar merebut posisi puncak, itu akan meredakan kekhawatiran atas kebangkitan politik sayap kanan di negara itu.
Blok Muhyiddin termasuk Partai Islam Pan-Malaysia garis keras yang memiliki 49 kursi, lebih dari dua kali lipat yang dimenangkannya pada 2018.
Dikenal sebagai PAS, partai itu mendukung hukum Syariah Islam, memerintah tiga negara bagian. (Mrd/Tribunnews)
