Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah siang ini, akhirnya tetap melantik Adhi Karyono sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur definitif di Gedung Negara Grahadi. Jum'at (15/07/2022).
Meskipun sebelumnya banyak sekali penolakan dari berbagai kalangan khususnya dari para aktivis sosial. Namun pelantikan tersebut tetap dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD Jatim beserta Wagub Jatim Emil Dardak.
Dikutip dari berbagai sumber media yang turut meliput acara tersebut, dalam sambutannya, Khofifah berharap Adhy Karyono bisa amanah dan dapat membangun sinergitas dengan baik.
Dia juga mendoakan agar segala langkah dan keputusan yang dilakukan Sekda dan jajaran Pemprov Jatim mendapat keselamatan.
"Pak Sekda, jaga amanah ini dengan baik. Bangun sinergitas ini dengan baik. Selamat bertugas, semoga Allah melimpahkan keselamatan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rizki yang barokah," ucap Khofifah dalam sambutannya.
Sedangkan, Achmad Garad selaku aktivis sosial, yang sebelumnya terang-terangan mengingatkan Gubernur, untuk mengevaluasi track record Adhy Karyono, menyatakan akan bersikap secara proporsional dan obyektif.
"Kita ini kan sebagai control, ya wajar lah kalau mengkritisi. Apalagi Pak Adhi ini kan mempunyai sejarah yang menurut berbagai sumber bisa dikatakan patut untuk dikritisi" Ujarnya saat berdiskusi panjang bersama kumpulan aktivis dan media saat disekitaran lokasi Gedung Negara Grahadi. Jum'at (15/07/2022).
Apalagi menurutnya. Sebelum-sebelumnya Adhi Karyono mempunyai persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana Bansos, meskipun sudah dikembalikan dana tersebut.
"Kami hanya ingin, kritikan ini bisa menjadi masukkan buat beliaunya, karena harapan terbesar kita ya supaya menciptakan pemerintahan di Jawa Timur yang bersih dari korupsi." Ungkapnya.
Sebagai aktivis sosial yang bergerak secara profesional, ia menghimbau kepada rekan sesama control, turut serta untuk memberikan masukkan untuk sama-sama membangun Jawa Timur.
"Seperti yang sejak awal saya suarakan, pertama terkait reformasi birokrasi yang kedua ya masalah penggunaan uang rakyat yang wajib transparan. Dan yang pasti kami akan tetap bersuara jika ada dugaan pelanggaran yang menyangkut masalah rakyat." Pungkasnya. (red)
