Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Terkait belum ditentukannya Sekdaprov Jatim secara definitif yang hingga saat ini masih dijabat Plt, malah menimbulkan berbagai reaksi publik, khususnya para aktivis sosial yang berkecimpung persoalan birokrasi.

Anang Ruswandi selaku aktivis sosial yang juga sebagai pemerhati birokrasi, saat berdiskusi dengan media ini, menyampaikan bahwa hal ini bisa mempengaruhi kinerja OPD.

"Kalau pejabat Plt itu kan tidak bisa menentukan kebijakan, ya otomatis berdampak pada kinerja OPD yang bisa jadi asal-asalan." Ungkapnya saat sharing diskusi.

Masih Anang. "Infonya kan sudah ada 3 (tiga) nama yang lolos seleksi, tapi kenapa kok hingga saat ini belum ditentukan, ada apa dengan Gubernur Jatim?." Tanyanya.

Hal itu juga dapat disangkutkan dengan apa yang pernah dialami oleh Ketua DPD PJIDEMOKRASI Jatim, saat melakukan pengaduan kepada Gubernur, hampir 2 bulan tidak mendapatkan jawaban pasti.

"Gubernur Jatim kan mendapatkan berbagai penghargaan, terkait reformasi birokrasi juga, tapi kenapa kok gak diikuti sama jajarannya." Ungkap Achmad Garad ketua DPD PJIDEMOKRASI Jatim.

Masih Achmad. "Bisa jadi, karena belum adanya Sekdaprov yang definitif, jadi tidak ada gebrakan atau pengawasan yang intensif kepada jajarannya, padahal ini menyangkut persoalan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang." Pungkasnya.

Diketahu Gubernur Jawa Timur dimana pada bulan lalu mendapatkan 2 Penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional-Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2022. Kemudian Nilai Terbaik Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 kategori Pemerintah Daerah Provinsi. (red)