Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar mengatakan, organisasi Khilafatul Muslimin yang berdiri sejak 1997 teridentifikasi bukan tergolong ke dalam kelompok teroris.
Namun organisasi yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja itu memiliki karakter sebagai organisasi intoleransi.
“Dia (Khilafatul Muslimin) belum dinyatakan sebagai organisasi teroris. Artinya, organisasi ini masih dalam konteks intoleran karena tidak mengakui sistem hukum dan pemerintah,” ujar Boy di Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022).
Boy juga membantah pihaknya kecolongan atas kasus organisasi Khilafatul Muslimin yang telah eksis 25 tahun itu. Ia mengatakan, organisasi anti-Pancasila ini berdiri pada era reformasi yang saat itu sudah banyak organisasi bawah tanah yang intoleransi.
“Bukan kecolongan, jadi ini fenomena era demokrasi. Ketika dulu sebelum era reformasi semua serba tertutup sehingga bermunculan berbagai organisasi,” ujar Boy.
Boy mengakui, masih banyak organisasi intoleran yang belum dinyatakan sebagai organisasi teroris. Mereka memanfaatkan situasi negara demokrasi untuk masuk dan tumbuh di tengah masyarakat.
“Jadi apa yang hari ini terjadi dengan Khilafatul Muslimin, kemungkinan terjadi pada kelompok-kelompok yang belum tersentuh,” katanya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap fakta-fakta hasil penyidikan terhadap organisasi Khilafatul Muslimin.
Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi yang didirikan pada 1997 oleh Abdul Qadir Baraja pada saat dipenjara karena kasus Negara Islam Indonesia (NII).
Ia mendirikan organisasi tersebut dengan cara membuat maklumat dan menuliskannya ke dalam secarik kertas.
“Abdul Qadir Baraja selaku pimpinan tertinggi organisasi (amirul mu'minin) menganggap dirinya sebagai penerus kekhalifahan nabi (khalifah nomor 105) pasca meninggalnya Rasulullah SAW,” ujar Hengki di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).
Hengki menjelaskan, tujuan didirikan Khilafatul Muslimin yaitu untuk melanjutkan perjuangan NII Kartosiwiryo dan kaderisasi ideologi kekhalifahan yang bertolak belakang dengan ideologi Pancasila.
Dugaan ini didukung dengan ditemukannya buku-buku, artikel, dan majalah yang dijadikan sebagai pedoman, serta media penyebaran ideologi Khilafatul Muslimin.
Materinya berisikan ajaran yang bertolak belakang dengan ideologi Pancasila.
“Secara hierarki, Abdul Qadir selaku khalifah atau amirul mukminin dibantu oleh tiga amir daulah yang membawahi seluruh wilayah nusantara, meliputi amir daulah wilayah Jawa, wilayah Sumatera yang membawahi juga Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur,” ujar Hengki. (mrd/Idntimes)
