Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Kementerian Kesehatan (Kemkes) meminta agar semua pihak berhenti memelintir seolah-olah aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi, Jumat (15/4/2022), sebagai respons atas laporan bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practices yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (US State Department) yang menyebut tentang aplikasi PeduliLindungi.

''PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju. Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron,'' kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid pada Jumat (15/04).

Masih dr. Siti Nadia. ''Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar. Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran,'' tutur Nadia.

Penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan Warga Negara Indonesia lintas negara, fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.(mrd/Kemkes)