..
Jokowi Dorong Pembelanjaan Barang Impor Diganti Belanja Produk Dalam Negeri

Jokowi Dorong Pembelanjaan Barang Impor Diganti Belanja Produk Dalam Negeri

Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kepada seluruh struktur pemerintahan. Dia ingin kebiasaan membeli barang impor wajib diganti dengan membelanjakan produk-produk buatan Indonesia.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah dari seluruh Indonesia pada acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Maret 2022.

Jokowi mengatakan, uang negara harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, dengan cara membeli produk yang diproduksi di dalam negeri. “(APBN) uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, kita kadang gimana sih?” ujar Jokowi.

Presiden juga mengatakan, dengan dibelanjakannya anggaran untuk produk dalam negeri, otomatis akan membawa kemajuan bagi pelaku usaha lokal. Sehingga, lanjut Jokowi, bakal berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita semangat semua seperti ini, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) kita tersenyum semuanya. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang ordernya ada,” ujar Presien.

Di hadapan para menteri dan kepala daerah, Jokowi menegaskan, instruksinya ini harus benar-benar dijalankan dengan cermat dan efektif. Presiden RI ke-7 ini bahkan mengharapkan agar setiap daerah membentuk tim khusus untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri.

“Saya meminta implementasi berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah akan bagus kalau membentuk tim penggunaan produk dalam negeri,” terang Jokowi.

Perlu diketahui, Jokowi menginstruksikan bagi setiap kementerian dan kepala daerah untuk menyisihkan 40 persen anggaran, guna membelanjakan produk-produk buatan dalam negeri. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 hingga 1,7 persen.(mrd/idn)

Sebelumnya Ribuan Insan Pers Lakukan Aksi Di Gedung Dewan Pers Dan Mabes Polri, Singgung Soal Verifikasi Dan UKW Yang Tak Sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Selanjutnya Ketua MK Didesak Mundur Gegara Mau Nikahi Adik Jokowi, Anwar Usman Beri Respon Begini...