Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Cuitan orang dalam (ordal) yang menyinggung Dinas Koperasi dan UKM Jatim sarang pejabat korup yang sudah diberitakan oleh mediarakyatdemokrasi.com, kini berbuntut panjang.
Setelah di running dalam pemberitaan di media ini, hingga nyampai ke telinga LSM Masyarakat Peduli Keadilan Kesejahteraan & Transparancy (MAPEKKAT). Setyo Winarto koordinator MAPEKKAT kepada media ini menuturkan bahwa apa yang telah menjadi pemberitaan tersebut menurutnya sangat perlu ditindaklanjuti.
"Dengan mengedepankan asas praduga dan karena juga sudah menjadi konsumsi publik, saya turut prihatin dengan dugaan penggunaan uang rakyat guna memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, ini adalah kejahatan yang luar biasa seriusnya." Ujar yang akrab dipanggil Wiwin ini. Rabu (11/09/2024).
Ia mengaku, sudah mengkonfirmasi pihak media rakyat demokrasi melalui pimpinan umum yang diketahui bersama telah mencuatkan pemberitaan terkait dugaan penyelenggara negara memainkan APBD di Dinas Koperasi dan UKM.
"Sudah saya konfirmasi pihak pimpinan MRD, menurut saya sudah sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, hal ini malah menguatkan kami untuk juga turut serta membongkar praktik dugaan korupsi yang ada di Dinkop ini." Ungkapnya.
Menurutnya lagi, ia juga sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, untuk segera mengklarifikasi apa yang telah menjadi pemberitaan dan viral di masyarakat tersebut.
"Hari ini, sudah saya kirimkan suratnya, dan kami deadline 6hari kalender setelah surat kami masuk yang dibuktikan dengan tanda terima. Jika tidak digubris, upaya kami ada yakni akan kita demo pihak Dinkop setelah itu juga kita laporkan ke pihak APH." Pungkasnya dengan menunjukkan bukti tanda terima surat yang dimaksud.
Sebelumnya diberitakan, bahwa adanya cuitan dari pihak orang dalam (ordal) yang memberikan informasi detail kepada Media Rakyat Demokrasi terkait dugaan Dinas Koperasi sebagai sarang pejabat korup.
Melalui pemberitaan tersebut, diketahui menjadi keprihatinan publik hingga ke kalangan aktivis anti korupsi yang ada di Provinsi Jawa Timur. (red)
