Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 dipastikan akan terlaksana pada November nanti, namun dari beberapa nama yang muncul sebagai Calon masih dihuni incumbent yakni Khofifah Indar Parawansah yang dipastikan akan maju karena sudah mengantongi tiket rekomendasi sementara dari 4 Parpol yang antaralain Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN.
Pantauan media ini melalui media sosialnya, Khofifah juga sangat aktif blusukan ke beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dengan mengatasnamakan ketua Muslimat dan juga sebagai mantan Gubernur periode 2019-2024.
Dalam beberapa kesempatan yang ter upload di media sosialnya, Khofifah juga tampak masih aktif bersama dengan jajaran petinggi OPD Pemprov Jatim bahkan sekelas Penjabat Gubernur yang entah secara kebetulan bertemu atau sudah ter agendakan yang malah jadi gunjingan dari berbagai kalangan.
Bahkan sempat muncul opini bahwa Khofifah masih menjadi Gubernur aktif.
"Entah balas budi atau ada yang lain, tidak tau. Soalnya kayak masih memimpin, bahkan sekelas Pj Gubernur aja diduga mudah untuk di perintah, apalagi kepala OPD ya bisa-bisa kayak prajuritnya, padahal kan sudah bukan Gubernur." Kasak-kusuk dari lingkungan Pemprov Jatim.
Terbaru, berdasarkan survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) untuk simulasi tiga nama, tingkat keterpilihan Khofifah hanya sebesar 47,2 persen.
Hal ini malah menjadi pertanyaan besar, sekelas incumbent dan diduga masih mempunyai berbagai peran, tapi hasil survei nya masih dibawah 50 persen.
"Patut dipertanyakan, karena kalau memang ada keberhasilan memimpin Jawa Timur, seharusnya hasil surveinya lebih dari 50 persen dong." Ujar masyarakat dalam diskusi warung kopian.
Bahkan mereka tak segan untuk meminta adanya pengawasan yang ketat yang ditujukan kepada peran OPD saat pelaksanaan Pilkada nanti.
"Semoga nanti ada yang benar-benar memberikan pengawasan secara independen tidak ada keberpihakan, jika menemukan kecurangan dengan keterlibatan para OPD atau BUMD, bisa langsung di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." (Ag)
Ulasan ini berdasarkan opini publik yang didapat dari berbagai sumber dilapangan, yang ditujukan untuk pelaksanaan pilkada Jatim 2024 sesuai asas Pemilu yang jujur dan adil, sehingga menjadi catatan rakyat demokrasi secara khusus untuk masyarakat Jatim supaya turut mengawasi jalannya Pilkada 2024 serentak pada November nanti.
