Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Tak terima dengan hasil mediasi dan putusan terkait anggaran pelaksanaan One Pesantren One Produk Jawa Timur (OPOP Jatim) melawan Dinas Koperasi dan UKM Jatim di Komisi Informasi Jatim beberapa waktu lalu, Achmad Garad selaku pimpinan Media Rakyat Demokrasi berkoordinasi dengan tim media lain guna melakukan upaya pembongkaran dugaan kebobrokan sistem pendapatan anggaran pelaksanaan program OPOP Jatim.

"Yang saya minta itu, rincian anggaran pelaksanaan yang artinya anggaran didapat dari mana saja, tapi yang dikirim hanya total anggaran dan jenis pekerjaannya saja, lha teros anggaran pendapatannya dari mana saja kok gak dilampirkan, ada apa dengan Dinkop ini." Ujarnya saat bersama para pimpinan media online dan cetak Jawa Timur. Senin (26/02/2024).

Ia mengaku akan mengikuti cara yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jatim dalam melayani pemberian informasi terhadap awak media yang dianggap kurang transparan dan diduga melakukan pembodohan publik.

"Intinya, saya tidak akan berhenti demi pemberian informasi kepada publik, dimana ada dugaan kuat adanya pendapatan anggaran yang tidak transparan, mengingat dalam SK OPOP tahun 2019 serta Pergub OPOP tahun 2020, sumber pendapatan untuk program ini melalui APBD dan Swasta." Ungkapnya.

"Kalau yang dari swasta, ok lah bisa ditoleransi, tapi kalau sumber dananya dari APBD, ini yang perlu di plototi benar-benar. Karena sumbernya kan dari keringat rakyat. Jangan sampai uang tersebut karena tidak transparan sehingga mudah untuk dimainkan." Imbuhnya.

Hal itu juga diamini oleh para pemimpin redaksi media yang tergabung dalam tim investigasi dan pemantau uang rakyat.

"Kita ikuti permainannya, bila perlu, satu persatu media untuk melakukan konfirmasi di Dinas ini." Pungkasnya. (red)