..
Pantas Dapat Rekor! Kepala BPPD Sidoarjo Ternyata 2 Kali Ini Terjaring OTT KPK
Kepala BPPD Sidoarjo diamankan KPK

Pantas Dapat Rekor! Kepala BPPD Sidoarjo Ternyata 2 Kali Ini Terjaring OTT KPK

Sidoarjo, mediarakyatdemokrasi.com- Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo AS diduga ikut diamankan KPK terkait pemotongan pajak dan retribusi.

AS kini dikabarkan telah berada di Jakarta untuk pemeriksaan. AS bukan pertama kali ini saja berurusan dengan KPK.

Pada Januari 2020, ia juga pernah diamankan bersama Bupati Sidoarjo saat itu, Saiful Ilah terkait perkara pengadaan barang dan jasa.

AS saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo.

Sama, AS juga terjaring operasi OTT KPK bersama beberapa orang di Sidoarjo.

AS kini kembali terjaring OTT KPK, kali ini, ia diamankan saat menjabat sebagai Kepala BPPD Sidoarjo. Sedangkan kasus yang menjeratnya saat ini terkait pemotongan pajak dan retribusi.

"Terkait dengan adanya pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di akun YouTube KPK RI yang dilihat MRD, Minggu (28/1/2024).

Ali menyebut ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam OTT di Sidoarjo. Beberapa diantaranya merupakan ASN. Sebagian telah diterbangkan ke Jakarta termasuk AS, sedangkan sisanya masih diperiksa di Polda Jatim.

"Ada yang sedang proses pemeriksaan di sana (Polda Jatim), ada yang sudah ada di sini (Jakarta)," ucap Ali, Sabtu (27/1/2024).

Sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Mereka diamankan pada Kamis (25/1).

Informasi yang dihimpun sejumlah ASN yang diamankan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sejak Kamis (25/1). Setidaknya ada tiga ASN yang diamankan oleh petugas KPK.

Tiga ASN yang diperiksa dan diamankan tersebut diketahui dua pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Jalan Pahlawan Sidoarjo.

Satu penjabat salah satu kepala bagian di Sekretariat Daerah, dan salah satu bank BUMD di Sidoarjo. (Ag/Dj)

Sebelumnya Demokrasi Sedang Tidak Sehat Hingga Penyaluran Bansos Presiden Mensos Risma Tak Dilibatkan?
Selanjutnya Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Berkampanye Dan Memihak Jadi Sorotan Muhammadiyah, Berikut Pernyataan Lengkapnya