Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Masih adakah netralitas pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 disaat para pemangku kebijakan memberikan dukungan di salah satu calon?
Pertanyaan tersebut menjadi yang paling populer dan sangat menarik untuk di ulas.
Diketahui bersama, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan para kepala daerah terkait tenggang waktu masa jabatan, dimana Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2019 maka setelah dikabulkan gugatan, batas waktu habis masa jabatan pun pas pada tanggal 13 Februari 2024 dimana esoknya pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum serentak.
Mulai DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Atas putusan MK tersebut, salah satu yang menjadi pusat perhatian berada di Provinsi Jawa Timur, dimana putusan tersebut dianggap pas dan wajar.
Dilansir dari berbagai sumber, Khofifah yang otomatis masih menjalankan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur hingga Februari mendatang mengatakan bahwa hal ini dianggap sudah sesuai.
"Memang seharusnya tidak boleh dikurangi, meski hanya sehari, peraturannya begitu." Ujar Khofifah dikutip MRD Kamis. (28/12/2023).
Tak hanya itu, menurut kabar yang beredar dalam penuturannya terkait siapa Capres-Cawapres yang didukung,
Khofifah dianggap lebih condong mengara kepada Capres-Cawapres pasangan nomor urut 2 yang diketahui adalah Prabowo-Gibran.
Hal ini disampaikan Khofifah setelah menerima rekomendasi sebagai Calon Gubernur Jawa Timur di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024, Minggu (10/12/2023).
Perempuan yang masih menjadi Gubernur Jawa Timur ini akan ikut membantu memenangkan paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut.
"Jadi, afiliasinya ke 02. Saya rasa kawan-kawan (jurnalis) pasti sudah paham," kata Khofifah kepada jurnalis dikonfirmasi seusai acara penyerahan rekomendasi tersebut.
Sekalipun demikian, pihaknya akan secara resmi turun di mesin pemenangan Prabowo-Gibran setelah masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jatim selesai 31 Desember mendatang.
"Resminya nanti bulan Januari. Nanti kawan-kawan bisa melihat trennya," kata Khofifah.
Tanggapan masyarakat Jawa Timur
Dari berbagai elemen masyarakat dari berbagai kalangan yang dihimpun media ini, mayoritas pesimis dengan netralitas sang Gubernur dalam Pemilu 2024.
"Dalam hati saya, sangat meragukan sekali, tapi jika benar bisa netral saya akan meng apresiasi." Ujar Indra yang mengaku pernah menjadi relawan Khofifah-Emil pada tahun 2018 lalu.
Lain halnya dengan Sino warga Surabaya, yang menyayangkan apabila seorang Kepala Daerah mendukung salah satu calon.
"Kalau secara pribadi itu hak politik, tapi kalau sebagai Gubernur, patut disayangkan, karena bagaimanapun dia kan mempunyai kewenangan khusus." Ujarnya.
Termasuk dari kalangan Politisi, juga telah mengingatkan Khofifah dalam hal netralitas Pemilu 2024.
"Kami minta Gubernur dan Wagub harus menjaga netralitas di dalam proses perpanjangan waktu ini," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno saat dikonfirmasi dari Surabaya dikutip dari tribun mataram, Jumat (22/12/2023).
Untari mengingatkan netralitas itu harus dijaga betul. Segala program Pemprov yang sudah dicanangkan harus terealisasi sesuai ketentuan.
Tidak boleh program Pemprov menguntungkan atau merugikan secara politik bagi kontestan Pemilu.
Disamping itu, juga harus memastikan netralitas aparatur sipil negara atau ASN di seluruh Jawa Timur dalam proses kontestasi mendatang.
Hal ini menjadi tolok ukur penting netralitas kepala daerah. Untari menegaskan, dia bersama anggota fraksinya di DPRD juga akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
Yakni tiga tugas utama sebagai anggota legislatif, meliputi penganggaran, legislasi dan pengawasan.
"Dan Gubernur pun sebagai eksekutor juga harus tetap menjalankan dengan baik. Supaya ada keadilan dalam membangun masyarakat Jawa Timur, bahwa APBD berasal dari masyarakat," ungkap Untari yang juga Sekretaris DPD PDIP Jatim. (Ag)
