Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Peristiwa aksi damai dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) yang telah melakukan demo di depan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur (Jatim), Senin (06/3).
Mendapatkan reaksi dari berbagai element masyarakat. Salah satunya adalah Achmad Anugrah selaku Pemimpin Media Rakyat Demokrasi yang turut mengangkat pemberitaan atas peristiwa aksi tersebut.
"Saat aksi saya di lokasi, namun saya juga lihat tidak ada perwakilan dari pihak Dinas Pendidikan yang memberikan tanggapan. Jadi pemberitaan yang ada ini ya sesuai fakta dilapangan." Ujar yang akrab dipanggil Achmad Garad ini melalui diskusi bersama para LSM dan Media.
Masih Pimum MRD. "Setelah kita naikkan pemberitaan, kita share juga dan minta tanggapan kepada yang bersangkutan (Wahid Wahyudi) melalui nomor WhatsAppnya. Tapi hanya centang dua biru dan tidak dijawab sama sekali." Ungkapnya.
Adanya pemberitaan dari pers rilis kelompok LSM di Jawa Timur, yang mengatakan bahwa penggiringan opini melalui pemberitaan, dimana dianggap bahwa pemberitaan tersebut berdasarkan asumsi dan menjustice oknum Kepala Dinas yang berdampak kepada penyelamatan dunia pendidikan.
Menurut Achmad Garad bahwa hal tersebut dianggap kurang bijak dalam menyikapi.
"Seharusnya dari pihak yang didemo dalam hal ini Dispendik Jatim yang seharusnya memberikan klarifikasi, bukan yang lain, malah menambah dan memperkeruh suasana. Seolah media dibenturkan dengan LSM." Ungkap yang juga aktifis sosial ini.
Hingga berita ini ditayangkan pun, Wahid Wahyudi tidak menjawab apa yang dipertanyakan untuk dimintai tanggapan atas aksi tersebut.
Diberitakan sebelumnya di media ini dengan judul "Diduga Sebagai Sarang Korupsi, Kantor 'Tangan Kanan' Khofifah Di Demo LSM" yang isinya antara lain.
Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) lakukan demo di depan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur (Jatim), Senin (06/3).
Mereka membawa sejumlah tuntutan baik kepada Plt Kadispendik maupun kepada KPK RI.
Menurut Jaka Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah Oraganisai Perangkat Daerah (OPD) yang paling banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun.
Diantaranya (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Oprasioanal (3) Belanja barang dan jasa (4) Belanja hibah (5) Belanja bunga, sehingga anggaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim perlu dipertanyakan dan perlu di evaluasi.
Dalam selebaran yang diedarkan Jaka Jatim bahwa Dispendik Jatim diduga sebagai tempat pencucian uang dan dijadikan alat untuk korupsi.
Dibuktikan dengan temuan BPK RI setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai 2022 dengan angka miliaran rupiah.
Berdasarkan hasil investigasi dan penelitian Jaka Jatim bahwa Dispendik Jatim tebang pilih terhadap lembaga pendidikan.
Yang bukan orangnya Kepala Dispendik dan pendukung Gubernur Jatim sulit mendapatkan bantuan.
“Semua pejabat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan Instruksi Wahid Wahyudi sebagai Kepala Dinas dan sebagai Tangan Kanan Gubernur Jawa Timur yang saat ini posisinya sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jatim,” ungkap Musfiq yang menjadi Korlap Aksi, dalam keterangan tertulis yang diterima Monitor Network.
Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar, saat salah satu pimpinan DPRD Jatim di Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh oleh KPK di Kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya pada 14 Oktober 2022 lalu, bahwa pejabat Pemprov Jatim yang terlibat di dalamnya diperiksa bahkan digeledah kantornya.
Salah satu yang digeledah rumahnya Plt Kadispendik Jatim Wahid Wahyudi.
“Karena diduga terlibat dalam hal ini, dan menjadi tangan kanan gubernur untuk memainkan anggaran yang di alokasikan kepada eksekutif daerah khususnya Gubernur Jawa Timur,” ungkap Musfiq.
Hasil penggeledahan itu, kata dia, KPK berhasil menyita emas batangan senilai belasan miliar. Selain itu ada dua buah berlian harga miliaran rupiah dan cek yang belum dicairka sebesar 36 miliar rupiah.
“Kalau penyitaan KPK ini adalah benar, maka jelas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa hanya dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan, dan hal ini presiden terburuk di provinsi Jawa Timur,” papar Musfiq.
Karena itu, pihaknya menuntut agar Plt Kadispendik Jatim Wahid Wahyudi segera mundur dari jabatannya.
Tak hanya itu, Jaka Jatim juga meminta agar Wahid segera menyerahkan diri ke KPK atas penggeledahan di rumahnya pada 17-18 Januari 2023 lalu.
“Bapak Wahid Wahyudi seharusnya angkat bicara atas penggeledahan KPK di rumah pribadinya,” tegas Musfiq. (Tim)
