Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Diskusi gayeng bersama yang bisa dikatakan sebagai sesepuh Provinsi Jawa Timur, namun ia berpesan supaya namanya tidak usah di publikasikan.
"Cukup dirangkum ae ya rad (dirangkum saja)." Ujarnya dengan memanggil ujung nama populer saya (Achmad Garad).
Hampir satu jam diskusi, mulai dari isu nasional hingga di Jawa Timur sendiri. "Menarik ini." Dalam hati saya.
Diketahui, beliau adalah murni nasionalis tulen namun kesehariannya tidak pernah meninggalkan perintah yang Maha Esa.
"Kalau saya rasa, saat ini hanya Jokowi yang bisa memimpin negara ini." Ujarnya dengan mantap.
"Alasannya kenapa pak?." Tanya saya.
"Saat ini, negara ini lagi perang loh dengan berbagai negara di dunia." Ungkapnya.
Diketahui, memang saat ini Indonesia tengah mengajukan banding atas kekalahan gugatan dari WTO atas ekspor bahan mentah nikel.
"Perang dagang. Bahkan Jokowi berani melawan. Dengan mengirimkan utusan. Untuk berjuang melawan kekalahan gugatan."
" Disisi lain, Jokowi juga mati-matian mempertahankan sumber daya alam Indonesia, supaya tidak keluar dengan barang mentah yang nilai pendapatannya sangat kecil sekali." Imbuhnya.
"Waduh pak, ketinggian. Gimana kalau bahas kondisi di Jawa Timur sendiri?." Ujarku yang membuatnya terdiam sejenak.
"Di tahun 2023 ini, jabatan Gubernur Jatim selesei, itu menurut aturan. Kira-kira ada gak figur pengganti Khofifah? Atau mungkin Khofifah masih tetap mimpin Jawa Timur untuk kedepan?." Tanyaku lagi.
"Banyak tamu yang datang ke saya, mereka juga mendiskusikan itu. Tapi untuk saat ini, kalau boleh jujur memang belum ada figur yang muncul. Tapi kalau diintip dari lembaga survei. Ada nama Risma, Ery Cahyadi dan Emil Dardak yang di prediksi bakal muncul untuk Jatim 1." Ungkapnya.
"Kalau berbicara Khofifah. Saat ini lembaga survei Nasional memunculkan namanya di posisi Cawapres. Tapi bisa saja ia bertahan di Jatim." Ujarnya lagi.
"Gimana kalau dari kalangan birokrat di Jatim?." Tanyaku.
"Belum ada yang berani, kalau saya rasa mereka masih nyaman dengan posisinya yang sekarang." Ungkapnya.
"Seharusnya kamu yang lebih tau, siapa birokrat di OPD Jatim yang layak maju." Timpalnya menggoda pengetahuanku.
Bukannya saya tidak mau menimpali, namun khawatirnya sangat sensitif. Hingga saya jawab sesuai dengan pengalaman saja.
"Terus terang, saya agak kecewa dengan kinerja beberapa OPD pak. Yang mana terkait penerapan reformasi birokrasi." Ujarku.
"Padahal, penerapan reformasi birokrasi ini sebagai kunci maju mundurnya pelayanan publik di suatu daerah." Ungkapku lagi yang membuatnya tertegun.
"Salah satu contoh yang tampak, dalam hal pengaduan atau permohonan melalui surat. Yang jarang sekali mendapatkan jawaban. Bahkan kita harus mendatangi untuk mempertanyakan. Memang gak semua, tapi hampir 70-80% mereka seperti itu."
"Makanya, saya berharap untuk Gubernur kedepan lebih memprioritaskan sektor ini." Imbuh saya.
"Jadi, menurutmu Khofifah gagal dalam hal itu?." Tanyanya lebih mendalam yang membuat saya harus terdiam sejenak.
"Soal gagal atau tidak, itu biar masyarakat yang menilai. Tapi bagi saya. Gubernur kedepan harus benar-benar perhatikan sektor ini. Sebab, hal ini bisa memicu terjadinya persengkongkolan jahat dalam hal Korupsi. Kan contohnya sudah ada baru-baru ini (OTT KPK terkait fee dana hibah)." Pungkas saya dan mengajak untuk menyeruput kopi yang telah tersajikan diatas meja. (*)
Penulis : Achmad Garad Direktur PT Media Rakyat Demokrasi
