Surabaya, mediarakyatdemokrasi.com- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) mulai pasang badan usai NasDem akui siap tampung Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat wakil presiden.
NasDem akui siap tampung Ganjar Pranowo untuk selanjutnya akan diduetkan dengan calon presiden yang sudah diusung yakni Anies Baswedan jika tak diusung PDI-P.
Namun sikap NasDem ini tentu membuat PDI-P langsung berkomentar, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto langsung tidak sependapat dengan apa yang dilontarkan oleh NasDem tersebut.
Dia sendiri tak sependapat jika ada partai yang ingin mengusung kader dari partai lain sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) karena kaderisasi itu mengikat.
Seperti dilansir dari Kompas.com, Hasto mengatakan sudah seharusnya partai politik menggembleng kader di internal partainya untuk mencetak calon pemimpin dan bukan mengambil kader partai lain.
"Kaderisasi itu melekat di dalam fungsi partai. Hal itulah yang seharusnya dilakukan oleh partai politik," kata Hasto saat di Surabaya, Jumat 11 November 2022 lalu.
Hasto menyatakan hal itu ketika ditanya soal pernyataan Nasdem yang siap menampung Ganjar Pranowo untuk diduetkan dengan bakal capres partainya, Anies Baswedan, jika tidak diusung PDI-P.
Adapun Ganjar adalah kader PDI-P yang namanya selalu muncul di urutan teratas pada hasil lembaga survei untuk menjadi capres pada Pemilu 2024.
Meskipun mendapatkan hasil yang tertinggi dalam survei elektabilitas, sampai saat ini PDI-P masih belum memutuskan calon yang akan diusung.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa aturan soal kaderisasi diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, menurutnya, Nasdem mestinya mengikuti aturan kaderisasi di internal demi menyiapkan pemimpin di masa depan. Hal tersebut, tambah Hasto, justru ditunggu oleh rakyat yang memilih partai politik.
"Saya pikir ya setiap partai itu kan berdasarkan ketentuan konstitusi undang-undang saja itu kan melakukan proses kaderisasi bagi kader-kader internal partai, jadi fungsi pendidikan politik," jelas Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa PDI-P belum berpikir untuk pencapresan saat ini. Nantinya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan hal tersebut.
"Bagi PDI Perjuangan, konsentrasi utama bagi kami adalah kerja ke bawah hingga nanti Bu Mega mengambil keputusan capres cawapres yang akan diusung PDI-P," tegas Hasto.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya siap menampung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai cawapres untuk mendampingi eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal tersebut Willy sampaikan dalam program Gaspol bertajuk "Manuver Baru Nasdem, 'Bajak' Ganjar untuk Tandem Anies?" ungkap Willy pada Rabu 9 November 2022 lalu.
Awalnya, Willy mengatakan bahwa menentukan cawapres membutuhkan usaha yang lebih besar. Maka dari itu, Nasdem menyarankan kepada Demokrat dan PKS selaku mitra koalisi untuk mendeklarasikan koalisi terlebih dahulu.
Baru kemudian mereka menyepakati siapa cawapres yang akan mendampingi Anies. Willy menjelaskan, bisa saja mereka menampung sosok yang tidak tertampung oleh koalisi manapun.
"Jangan-jangan nanti dibilang why not the best tadi. Ada saja rezeki anak soleh. Kita kan harus siap-siap. Enggak tertampung di kiri, enggak tertampung di kanan, tertampung di kita," ujar Willy.
Willy lantas ditanya apakah sosok yang dimaksud adalah seseorang yang turut muncul dalam hasil Rakernas Nasdem yang berbasis di Jawa Tengah.
Sebagai informasi, Rakernas Nasdem memunculkan nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketiga nama itu muncul berdasarkan suara dari kader Nasdem seluruh Indonesia.
Anies sudah diumumkan sebagai capres, sehingga tersisa nama Ganjar dan Andika. Kebetulan, yang berasal dari Jawa Tengah adalah Ganjar.
"Itu bukan open choice. Tapi open opportunity," jawab Willy.
Meskipun pesta demokrasi Pilpres 2024 masih jauh namun kemungkinan Ganjar Pranowo untuk diusung masih sangat tinggi mengingat elektabilitasnya yang tinggi di setiap survei politik. (*)
