Jakarta, mediarakyatdemokrasi.com- Menteri BUMN Erick Thohir meminta pemilik mobil mewah seperti Toyota Alphard untuk tidak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Larangan ini untuk mewujudkan program subsidi energi tepat sasaran. Diakuinya, sampai saat ini masih banyak mobil-mobil mewah yang tidak tahu malu menggunakan Pertalite dan Solar.
"Mohon yang naik Alphard, saya juga naik Alphard, jangan masih isi Pertalite," kata Erick dalam seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertajuk "Menuju Masyarakat Cashless" di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, ditulis Kamis (4/8/2022).
Terlebih, lanjut Erick, tren kenaikan harga minyak mentah dunia terus berlanjut imbas konflik Rusia dan Ukraina.
Hal ini mengakibatkan anggaran program subsidi energi tahun ini terus mengalami pembengkakan.
"Sekarang subsidi yang diberikan pemerintah ratusan triliun, dan kalau kita lihat harga-harga BBM luar negeri sudah sangat mahal," bebernya.
Untuk itu, Erick meminta PT Pertamina (Persero) untuk lebih memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah mahalnya harga minyak mentah dunia. Sehingga, program subsidi energi bisa tepat sasaran.
"Itu yang tentu Pertamina harus jaga, bagaimana mendukung program pemerintah yang namanya sekarang BBM subsidi, tetapi bukan berarti pertamina tak melakukan efisiensi di mana-mana," pungkasnya.
Sebelumnya, Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Yuventus Effendi mengungkapkan, subsidi energi masih belum tepat sasaran.
Baik subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). "Memang sebagian besar rumah tangga. 81 Persen. Tapi rumah tangga yang mana? Apakah rumah tangga miskin atau kaya," terang Yuventus dalam webinar, Kamis (28/7).
Hal yang sama terjadi pada subsidi Pertalite, di mana orang-orang kaya cenderung mengkonsumsi Pertalite.
"Ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri masih banyak masalah, bahwa subsidi energi itu belum tepat sasaran dan belum melindungi rumah tangga miskin," tegasnya.
Oleh karena itu, Yuventus menjelaskan pemerintah akan melakukan reformasi subsidi. Seperti, pertama transformasi subsidi LPG tepat sasaran, yang diintegrasikan dengan kartu sembako.
"Target keluarga penerima manfaat (KPM) 40 persen penduduk pendapatan terendah. Kemudian target jenis pekerjaannya untuk usaha mikro, nelayan kecil dan petani kecil," terang Yuventus. (mrd/Liputan6/Merdeka)
